Tips 5 Langkah Cepat dan Mudah Menghitung PPH 21 secara Mandiri

Saat ini sebagian besar aktifitas transaksi keuangan selalu meminta kita untuk menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga mau tidak mau kita ‘dipaksa’ untuk memiliki NPWP. Sementara dengan adanya NPWP tersebut berarti menjadikan kita sebagai wajib pajak yang terpantau oleh Pemerintah. Atas mekanisme tersebut, maka kita memiliki kewajiban baru untuk melakukan perhitungan pajak kita, membayarkan pajak kita dan melaporkan pajak kita secara mandiri kepada Pemerintah (Kantor Pajak) di setiap awal tahun. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya paradigm baru Kantor Pajak, dari aktifitas Official Assesment menjadi Self Assesment. Dengan kata lain, kesalahan menghitung pajak akan dikenakan denda, keterlambatan menyetorkan pajak akan dikenakan denda dan keterlambatan melaporkan penyetoran pajak pun kena denda (adapun besar denda keterlambatan adalah : 2% / bulan keterlambatan). Semua risiko dibebankan kepada wajib pajak. Untuk itulah kita harus mulai pintar-pintar menghitung pajak kita sendiri agar tidak terkena ‘jebakan denda’ dari kantor pajak.

Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan pada wajib pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 atau lebih dikenal dengan PPh 21 merupakan jenis pajak yang paling populer. PPh 21 merupakan penghitungan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi pekerjaan dan orang pribadi yang menerima pekerjaan (pegawai). Lebih konkritnya adalah bagaimana menghitung pajak gaji yang kita terima dari kantor/perusahaan tempat kita bekerja. Setidaknya Anda bisa mengerti bahkan mungkin mengoreksi hak-hak yang seharusnya Anda terima dari perusahaan Anda. Pada dasarnya penghitungan pajak tidak serumit yang kita bayangkan sebelumnya kok, apabila kita mengerti “kunci-kunci”-nya. Nah, Berikut ini tiptipseru.com akan berbagi tips paling mudah, cepat  dan praktis menghitung PPh 21 untuk pegawai secara mandiri:

Langkah #1:

Hitung Penghasilan Netto Tahunan. Penghasilan Netto Tahunan = 12x(Penghasilan Bruto/Bulan – (Biaya Jabatan/Bulan + Iuran Pensiun/Bulan)). Biaya Jabatan/Bulan diperoleh dari perhitungan 5% dari Penghasilan Bruto/Bulan Anda (Maksimal Rp 500.000,-)


Langkah #2:

Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).Penghasilan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diperoleh dari tabel status kawin dan jumlah tanggungan (anak kandung, anak angkat, atau saudara sedarah), misalnya TK, K/0, K/1, dan seterusnya. Berikut ini tabelnya:

Kode Keterangan Status Nilai Pengurang/Tahun (Rp)
TK Tidak Kawin 15.840.000
K/0 Kawin Tanpa Tanggungan 15.840.000 + 1.320.000
K/1 Kawin, 1 Tanggungan 15.840.000 + 1.320.000 + 1.320.000
K/2 Kawin, 2 Tanggungan 15.840.000 + 1.320.000 + 2x(1.320.000)
K/3* Kawin, 3 Tanggungan 15.840.000 + 1.320.000 + 3x(1.320.000)

*) Batas Maksimal Tanggungan

Langkah #3:

Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP = (Penghasilan Netto Tahunan – PTKP)

Langkah #4:

Potongan PPh 21/Tahun. Potongan PPh 21/Bulan = (PKP/Tahun x Tarif Pasal 17). Berikut ini adalah Tabel Tarif Pasal 17:

Penghasilan (Rupiah/Tahun) Tarif Pasal 17
0 – 50.000.000 5%
50.000.000 – 250.000.000 15%
250.000.000 – 500.000.000 25%
>500.000.000 30%

 

Langkah #5:

Potongan PPh 21/Bulan. Potongan PPh 21/Bulan = Potongan PPh21/Tahun dibagi 12.

Contah Kasus:

Seorang Pegawai Berstatus Kawin dengan 3 tanggungan, berpenghasilan bruto Rp 2.000.000 per bulan, iuran pensiunnya Rp 50.000, Tunjangan Jabatannya Rp 100.000 (5% dari Penghasilan bruto). Berapa Potongan PPh 21 nya?

Jawaban:

  1. Penghasilan Netto/Tahun = 12(Rp2.000.000 – (Rp50.000 + Rp100.000)) = Rp22.200.000
  2. PTKP K/3 = Rp15.840.000+Rp1.320.000+3(Rp1320.000) = Rp21.120.000
  3. PKP = Rp22.200.000 – Rp21.120.000 = Rp1.080.000
  4. PPh =  5% x Rp1.080.000 = Rp54.000
  5. PPh/Bulan = Rp54.000/12 = Rp4.500

Jadi, Potongan PPh21 Pegawai tersebut setiap bulan adalah Rp4.500,-

Mudah Bukan? :)

Selanjutnya...

Anda Ingin Berlangganan Free-Artikel Dari tiptipseru.com?
Daftarkan e-mail Anda di bawah ini
dan pastikan verifikasi melalui email Anda:

Delivered by FeedBurner